Sunday, 30 March 2025 - 23:42 WIB

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT & SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

Survey ZI Persepsi Kualitas Pelayanan & Isi Survey

Pengumuman Pengadilan

Sosialisasi Pelaksanaan SKB

PEMBERITAHUAN. Berdasarkan Pengumuman Sekretaris Mahkamah Agung RI selaku Ketua Panitia Seleksi PNS di Lingkungan Mahkamah Agung RI TA 2024.Nomor: 49/SEK/PENG.KP1.1.6/XII/2024 tentang Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Non CAT Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2024.Dengan ini Pengadilan Tinggi Padang dan Pengadilan Tinggi Agama Padang selaku Panitia Daerah Pelaksanaan Seleksi […]

 15,974 total pengunjung

Gallery Video Pengadilan Tinggi Padang

RSS Pengumuman Mahkamah Agung

RSS Pengumuman / Surat Dinas Badilum

Artikel Pengadilan

LEGAL STANDING DALAM KONSEP HUKUM ADAT MINANGKABAU

Oleh Inrawaldi, S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Padang Padang, 9 Februari 2023 Pendahuluan            Masyarakat Minangkabau merupakan salah satu etnis/suku bangsa yang terdapat di Indonesia yang sampai saat ini masih tetap eksis dalam kehidupan masyarakat dan bermasyarakat dalam lingkungan masyarakat Minangkabau baik yang berada di perantauan maupun di kampung halaman, yang secara […]

 51,567 total pengunjung

Layanan Informasi
Pengaduan
Bantuan Hukum
Layanan Informasi

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi ?

 

Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 30 Agustus 2022 telah menerbitkan SK No. 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan untuk memudahkan Anda mengakses informasi di Pengadilan.

Selengkapnya klik disini

 

Pengaduan

Bagaimana Cara Menyampaikan Pengaduan?

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

Selengkapnya klik disini

 

Bantuan Hukum

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Negeri.
Selengkapnya klik disini

Â