Prosedur Mendapatkan Informasi

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

Hak dan Kewajiban Pemohon Informasi

Persyaratan Permintaan Informasi

Struktur Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Kategori Informasi

Prosedur Permintaan Informasi

Prosedur Keberatan

Layanan Informasi

Pengaduan

Bantuan Hukum

Layanan Informasi

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi ?

Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 30 Agustus 2022 telah menerbitkan SK No. 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan untuk memudahkan Anda mengakses informasi di Pengadilan.

Selengkapnya klik disini

Pengaduan

Bagaimana Cara Menyampaikan Pengaduan?

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

Selengkapnya klik disini

Bantuan Hukum

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Negeri.
Selengkapnya klik disini