WORKSHOP PENCAPAIAN DAN EVALUASI PMPZI TAHUN 2023

Hallo #SobatRancak Pada hari Rabu, 01 Maret 2023 pukul 09:00 WIB telah dilaksanakan Workshop Pencapaian dan Evaluasi PMPZI tahun 2023 oleh Tim Auditor Badan Pengawasan Mahkamah Agung yang dilaksanakan secara daring oleh Tim Auditor Badan Pengawasan Mahkamah Agung.

Pengadilan Tinggi Padang mengikuti kegiatan ini bertempat di Command Center Pengadilan Tinggi Padang. Kegiatan ini dihadiri oleh Dr. H. Amril, S.H., M.Hum. (Ketua Pengadilan Tinggi Padang) didampingi oleh H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum. (Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang) Endri Novian, S.E. (Sekretaris) Budiman, S.H. (Kabag Umum dan Keuangan) Ade Candra, S.H. (Kabag Perencanaan dan Kepegawaian ) dan Aznel Mahendra, S.Si., M.H. ( Kasubbag Rencana Program dan Anggara ) Pengadilan Tinggi Padang.

Pada kegiatan ini dibagi menjadi 3 sesi;
1. Sesi pertama mengenai SE MENPAN Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengaturan ulang terkait pembatasan kuota dan penyelenggaraan survei. Dengan tujuan sebagai berikut :
• Memberikan kepastian & kejelasan mengenai pengusulan unit kerja ZI th 2023
• Memastikan ketersediaan data hasil SPAK & SPKP secara berkelanjutan
• Mendorong pelaksanaan Evaluasi ZI melalui mekanisme dan Standar yang sama dengan yang dilakukan TPN.
2. Sesi kedua mengenai syarat pemgusulan satuan kerja untuk predikat WBK dan WBBM dengan melakukan simulasi oleh Bapak Zullvan Sugiantoro ( Tim Auditor Badan Pengawasan Mahkamah Agung )
3. Sesi Ketiga mengenai Hasil Evaluasi TPN adapun tujuan pendampingan Diperoleh Unit Kerja Yang Memiliki Tingkat Keberhasilan Tinggi Untuk Meraih Predikat WBK/WBBM. Berdasarkan hasil evaluasi ZI tahun 2022 lalu, melalui Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan KEMENPAN RB Nomor B/58/PW.04/2022 tanggal 6 Desember 2022. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM Tahun 2022 diperoleh hasil sebagai berikut:

A. Unit Kerja Tidak Memenuhi Seleksi Administrasi : 0 (seluruh usulan atau 30 unit kerja memenuhi seleksi administrasi);

B. Unit Kerja Tidak Memenuhi Kriteri Pengungkit sebanyak 8 (delapan) unit kerja (Unit Kerja berdasarkan hasil evaluasi tidak memenuhi syarat, termasuk clearance dari instansi yang terkait);

C. Unit Kerja Tidak Memenuhi Kriteria Survei sebanyak 16 (enambelas) unit kerja, yakni:

1. Indeks Pelayanan Publik (IPP) ≥ 3,2 ; Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) ≥ 3,6 (WBK)

2. Indeks Pelayanan Publik (IPP) ≥ 3,6 ; Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) ≥ 3,6 (WBBM)

3. Jumlah responden survei minimal 30 responden.

Adapun beberapa pertanyaan atau kendala yang di sampaikan oleh peserta daring. Dari segi estimasi realisasi kegiatan dan estimasi waktu pelaksanaan guna memberikan masukan serta perbaikan dalam rangka penyempurnaan. Segala upaya nyata dalam mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) harus terus diselenggarakan oleh unit-unit kerja di bawah kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

“Agar masyarakat dapat menikmati beragam pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, murah, dan inklusif”.

Workshop Pencapaian dan Evaluasi PMPZI Tahun 2023 berjalan lancar dan selesai pada pukul 12.00 WIB. Rangkaian kegiatan ini secara resmi ditutup oleh Tim Auditor Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

 317 total pengunjung