Rabu, 25 Januari 2023 bertempat di Ruang Command Center Pengadilan Tinggi Padang Dr. H. Amril, S.H. M.Hum (Ketua Pengadilan Tinggi Padang), H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum. (Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang) bersama seluruh Tim Pembangunan ZI yang terdiri dari Koordinator, Sekretaris dan Anggota Area I s.d. VI mengikuti Pembekalan Pembangunan ZI 2023 yang disampaikan oleh Badan Peradilan Umum, Mahkamah Agung.
Tahapan terpenting dalam program ZI adalah pembangunan integritas yang berarti membangun sistem, manusia, dan budaya untuk mencegah perbuatan Tindak Pidana Korupsi. Membangun mindset untuk memberikan pelayanan bagi pencari keadilan dibutuhkan komitmen pimpinan beserta jajarannya untuk merespon setiap perubahan melalui pengelolaan manajemen melalui kepimpinan yang berkualitas untuk menggerakan berbagai komponen di Pengadilan.
Arahan yang disampaikan oleh Dirjen Badilum bahwa mulai tahun 2023, pelaksanaan APM dilakukan bersamaan dengan pembangunan ZI, seperti dalam hal melakukan kegiatan evaluasi ZI atau audit APM. Selain itu terdapat perubahan istilah yang sebelumnya dikenal dengan sebutan Akreditasi Penjaminan Mutu menjadi Penilaian Evaluasi Kinerja dan Penjaminan Mutu Layanan Pengadilan. Adapun perubahan lainnya yang dilakukan pada Tahun 2023 terkait penyederhanaan struktur organisasi, penyederhanaan checklist evaluasi dan manual mutu yang akan diterbitkan.
Auditor dan evaluator Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI memberikan pengarahan dan pendampingan pembangunan ZI di lingkungan Badilum. Pengadilan Tinggi Padang bertugas melakukan penilaian pendahuluan terhadap Pengadilan Negeri dibawah wilayah hukumnya untuk kemudian dapat diusulkan ke Dirjen Badilum. Timeline terdekat yang perlu dilakukan adalah mengisi LKE ZI pada aplikasi mulai dari tanggal 6 – 20 Februari 2023.
Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) merupakan pembentukan birokrasi yang bersih dan melayani guna mencapai reformasi. Keberhasilan pembangunan ZI diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik kepada Badan Peradilan.
1,281 total pengunjung