Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Juru Sita dapat diunduh pada lampiran berikut

Lampiran :

Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Juru Sita

 

 

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

 

 

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

 

Nomor : 122/ KMA/ SK/VII/ 2013

 

TENTANG

 

KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU PANITERA DAN JURU SITA

 

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLI K INDONESIA

 

 

Menimbang

  1. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung  Republik  Indonesia  Nomor KMA/ 094/ SK/X/2006 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyempurnaan Pedoman Perilaku Hakim;
  2. bahwa Kode Etik dan Pedoman  Perilaku  Panitera dan Juru Sita telah disahkan oleh Pengurus Ikatan Panitera Seluruh Pengadilan Indonesia (IPASPI) di Manado pada tanggal 18 Oktober 2012;
  3. bahwa berlakunya Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panltera dan Juru Sita berdasarkan pasal 13 Keputusan ini, ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung;

Mengingat

    1. Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana teiah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor S Tahun  2004,  dan  terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009
    2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
    1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 198D tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009;
    2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor S Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004, dan  terakhir  dengan  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009;
    3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1980 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009;
    4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
    5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia;
    6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005  tentang  Kepaniteraan  Mahkamah Agung Republik Indonesia;
    7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial dilingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara ke Mahkamah Agung
    8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Financial Peradilan Militer dari Markas Besar TN1 ke Mahkamah Agung;
    9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/ 094/ UK/X/ 2006 tentang Pembentukan        Kelompok      Kerja      Penyempurnaan Pedoman Perilaku Hakim;

 

MEMUTUSKAN

 

MENETAPKAN

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU PANITERA DAN GURU SITA.

 

PERTAMA

Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Juru Sita berlaku dan mengikat kepada Panitera dan Juru sita di seluruh Indonesia.

KEDUA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa akan diubah dari diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

 

Pasal 1

Ketentuan Umum

 

  1. Yang dimaksud dengan kode etik Panitera dan Jurusita ialah aturan tertulis yang wajib dipedomani oleh setiap Panitera dam Jurusita dalam melaksanakan tugas peradilan.
  2. Yang dimaksud dengan Panitera ialah Panitera,  Kepala  Panitera Militer, Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti pada Mahkamah Agung RI dan Pengadilan tingkat banding dan Pengadilan tingkat pertama dari 4 (empat) lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung RI yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer.
  3. Yang dimaksud dengan Jurusita ialah Jurusita dan  Jurusita Pengganti yang diangkat untuk melaksanakan tugas kejurusitaan pada Pengadilan tingkat pertama dibawah Mahkamah Agung RI yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara.
  4. Azas Peradilan yang baik ialah prinsip-prinsip yang wajib di junjung tinggi oleh Panitera dan Juruslta dalam melaksanakan tugasnya untuk     mewujudkan    peradilan   yang    mandiri    sesuai    ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
  5. Organisasi   IPASPI    adalah    Organisasi   Ikatan    Panitera   Sekretaris Pengadilan Indonesia.
  6. Panitera dan Jurusita berada di bawah organisasi IPASPI.

 

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

 

Kode etik Panitera dan Jurusita ini dibuat untuk menjaga kehormatan, keluhuran martabat atau harga diri yang mulia sebagaimana layaknya seorang Panitera dan Jurusita yang memberikan pelayanan  prima dan adil kepada masyarakat pencari keadilan tanpa membeda-bedakannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

 

Pasal 3

Sikap Panitera dan Jurusita Dalam Melaksanakan Tugas

 

  1. Panitera dan Jurusita wajib melayani masyarakat pencari keadilan dengan pelayanan yang prima yaitu dengan sopan, teliti, dan sungguh-sungguh serta tidak membeda-bedakan berdasarkan status sosial, golongan dan menjaga serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan.
  2. Panitera wajib menjaga kewibawaan dalam persidangan.
  3. Panitera dan Jurusita dalam melaksanakan tugasnya wajib bersikap sopan dan santun serta tidak melakukan perbuatan tercela.
  4. Panitera dan Jurusita dilarang memberikan kesan memihak kepada salah satu pihak yang berperkara atau kuasanya termasuk Penuntut Umum dan saksi sehingga seolah-olah berada dalam posisi istimewa.
  5. Panitera dilarang membocorkan hasil musyawarah/konsep putusan kepada siapapun.
  6. Jurusita dilarang mewakilkan kepada siapapun penyampaian relaas panggilan maupun pemberitahuan.

 

-5-

 

Pasal 4

Sikap Panitera Dan Jurusita Dalam Persidangan

 

 

1. Panitera wajib berpakaian rapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan duduk dengan sopan dalam mengikuti sidang pemeriksaan  perkara.

2. Panitera wajib adil dan tidak membeda-bedakan para pihak dalam memanggil ke dalam ruang persidarigan.

3. Panitera dilarang mengaktifkan handphone / telepon selular selama persidangan berlangsung. (jo. Pasal 3 ayat 2).

4. Panitera dilarang mengantuk/tidur selama persidangan  berlangsung. (jo. Pasal 3 ayat 2).

 

Pasal 5

Sikap Panitera dan Jurusita Diluar Persidangan

 

  1. Panitera dan Jurusita dilarang menjadi penasehat  hukum  baik langsung atau tidak langsung kecuali diatur dalam Undang-Undang.  (jo. Pasal 36 UU No. 49 Tahun 2009}.
  2. Panitera dan Jurusita dilarang menjadi  penghubung  dan memberikan akses antara pihak berperkara atau kuasanya dengan Pimpinan Pengadilan atau Majelis Hakim.
  3. Panitera dilarang membawa berkas perkara ke  luar  kantor  kecuali atas izin Ketua Pengadilan / Ketua Majelis.
  4. Panitera dan Jurusita dilarang memasuki tempat perjudian, tempat minuman yang memabukkan dan tempat prostitusi kecuali dalam melaksanakan tugas.

 

Pasal 6

Sikap Panitera dan Jurusita Dalam Kedinasan

1. Panitera dan Jurusita wajib mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan.

2. Panitera dan Jurusita wajib mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta memegang teguh rahasia negara dan rahasia jabatan sesuai dengan sumpah jabatannya.

3. Panitera sebagai Pimpinan Kepaniteraari Pengadilan, didalam menjalankan tugasnya wajib memiliki kepribadian terpuji, bijaksana, berilmu, sabar, tegas, disiplin, penuh pengabdian, dan rela berkorban demi pelaksanaan tugas.

4. Demi terpeliharanya kemantapan dan kelancaran pelaksanaan tugas serta untuk menegakkan citra yang baik dalam tugas pelayanan, Panitera dan Jurusita wajib mentaati dan meningkatkan 3 (tiga) tertib yaitu:

  1. Tertib Administrasi.
  2. Tertib Perkantoran.
  3. Tertib Jam Kerja.

 

Pasal 7

Sikap Terhadap Sesama

 

  1. Panitera dan Jurusita wajib memelihara dan memupuk hubungan kerjasama yang baik antara sesama pejabat kepaniteraan dan  pejabat peradilan lainnya.
  2. Panitera dan Jurusita wajib memiliki rasa setia kawan, tenggang rasa dan saling menghargai antara sesama pejabat peradilan.
  3. Panitera dan Jurusita wajib memelihara, membiria kesatuan dan persatuan  sesama  aparat  peradilan,  berjiwa  kesatria   dan bertanggung jawab.

 

Pasal 8

Sikap Terhadap Bawahan

 

  1. Panitera wajib memiliki  sifat  kepemimpinan,  memberikan keteladanan dengan lugas dan dilandasi oleh sikap kekeluargaan.
  2. Panitera wajib membina/membimbing bawWan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan.

 

Pasal 9

Sikap Panitera dan Jurusita Diluar Kedinasan

 

  1. Panitera dan Jurusita wajib menjaga kerukunan, keharmonisan dan keutuhan rumah tangga.
  2. Panitera dan Jurusita wajib memiliki rasa tanggung jawab terhadap keluarga.

 

Pasal 10

Sanksi

 

  1. Kode Etik ini mengikat secara  hukum  kepada  Panitera  dan  Jurusita di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan 4 (empat) lingkungan peradilan di bawahnya dan  pelanggarari  terhadap  kode etik ini dapat dijatuhi hukuman  disiplin  sesuai  ketentuan  perundangan yang berlaku.
  2. Panitera dan Jurusita yang akan dijatuhi hukuman pemberhentiari dengan hormat atau tidak dengan hormat dari pegawai negeri sipil terlebih dahulu diberi hak membela diri dihadapan Majelis Dewan Kehormatan Panitera dan Jurusita.

 

Pasal 11

Dewan Kehormatan Panitera dan Jurusita

 

Susunan Dewan Kehormatan Panitera dan Jurusita terdiri dari 5  (lima) orang yaitu :

  1. 1 (satu) orang Pejabat dari Direktorat Jenderal yang bersangkutan.
  2. 1 (satu) orang Pejabat dari Kepaniteraan Mahkamah Agung RI.
  3. 2 (dua) orang Pengurus IPASPI Pusat.
  4. 1 (satu) orang Pengurus IPASPI Daerah.

 

Pasal 12

Tugas dan Wewnang Dewan Kehormatan

 

  1. Dewan Kehormatan Panitera dan Jurusita mempunyai tugas :
    1. Mempelajari hasil pemeriksaan yang bersangkutan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan.
    1. Mendengar dan memperhatikan pembelaan atas diri Panitera dan Jurusita yang akan dijatuhi hukuman.
  1. Dewan Kehormatan Panitera dan Jurusita berwenang :
    1. Mernanggil Panitera dan Jurusita untuk didengar keterangannya sehubungan adanya saran tindak lanjut untuk dijatuhi hukuman.
    2. Memberikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang berdasarkan hasil sidang  majelis  kehormatan  Panitera  dan Jurusita.

 

Pasal 13

Penutup

Kode Etik ini dinyatakan sah dan mengikat kepada seluruh Panitera dan Jurusita pada Mahkamah Agung RI dan 4 (empat) lingkungan peradilan di bawahnya terhitung mulai tanggal ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

 

SALINAN     : Keputusan ini disampaikan kepada :

      1. Wakil    Ketua     Mahkamah       Agung Bidang Nota Yudisial;
      2. Ketua             Karnar            Pembinaan Mahkamah Agung RI;
      3. Panitera Mahkamah Agung RI;
      4. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
      5. Menteri Keuangan RI;
      6. Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reforrnasi Birokrasi RI;
      7. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI;
      8. Direktorat Jenderal Perbendarahaan Kementerian Keuangan RI;
      9. Ketua Pengadilan Tingkat Banding seluruh Indonesia.

 

Ditetapkan   di             J A K A R T A

Pada  tanggal  :                                        26 duli 2013

MUHAMMAD HATTA ALI

Original text