" MELALUI REFORMASI BIROKRASI KAMI AKAN MENUNJUKKAN KINERJA YANG BAIK DALAM MELAYANI MASYARAKAT DAN MEWUJUDKAN PERADILAN YANG AGUNG "

Berita Detil

 
PT SUMBAR DAN 7 PN DI WILAYAH PENGADILAN TINGGI SUMBAR RAIH AKREDITASI

Selasa, 25 Juli 2017 - 08:25 WIB

A ++  A --  PDF

PENGADILAN TINGGI SUMBAR RAIH AKREDITASI

Banyuwangi | Senin, 24 Juli 2017

Bertempat di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur, Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia menyerahkan sertifikat Akreditasi Penjamin Mutu (ICPE) Badan Peradilan Umum kepada Pengadilan Tinggi Sumatera Barat dengan nilai A (Excellent) dan 7 Pengadilan Negeri di Wilayah Pengadilan Tinggi Sumatera Barat, Yaitu : PN Padang, PN Bukittinggi, PN Pariaman, PN Padang Panjang, PN Pasaman Barat, PN Payakumbuh dan PN Solok, Senin (24/07).

Untuk Pengadilan Tinggi Sumbar Sertifikasi Akreditasi tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Mahkamah Agung RI Prof.Dr. M Hatta Ali, SH.MH kepada ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat H.Husni Rizal, SH.

Penyerahan sertifikat akreditasi penjaminan mutu kali ini diberikan kepada 17 Pengadilan Tinggi dan 100 Pengadilan Negeri. Sementara itu, menurut Dirjen Badilum, Dr. Herry Swantoro, S.H.,M.H soliditas 4 pilar pengadilan menjadi motor dengan kekuatan yang luar biasa dalam mempersatukan visi, membangun semangat,  dan mengerakkan seluruh komponen di pengadilan.  Sebaliknya, rapuhnya 4 pilar menjadi tantangan sangat berat dalam mencapai nilai akreditasi A Excellent.

Dalam sambutannya M Hatta Ali menyatakan program ini ini harus dikelola agar proses dan dampaknya dapat diarahkan pada hasil yang positif terutama dalam perbaikan sistem, kinerja, pelayanan publik, kerjasama dan kepemimpinan. Selanjutnya, sertifikat jaminan mutu pelayanan peradilan harus dimiliki oleh setiap pengadilan di semua lingkungan Peradilan.

“Bagi Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri yang telah mendapat akreditasi agar tetap meningkatkan kualitasnya. Terlebih bagi PT atau PN yang masih belum terakreditasi dan akreditasi B, ini harus segera ditingkatkan.Sebab ini merupakan tujuan blue print Mahkamah Agung RI 2010-2035. Saya merasa tadi lebih konperhensip, karena akreditasi ini melebihi penilaian ISO. Karena meliputi penilaian kebersihan, kepemimpinan, mulai kedisiplinan kerja sampai kepada pelayanan kepada publik” jelasnya. (Mus/IT PT)

Komentar Berita


Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan berita ini.

Nama : (*dibutuhkan)

Alamat : (*dibutuhkan)

e-Mail : (*tidak akan di-publish)(*dibutuhkan)

Komentar : (*dibutuhkan)

Security Code:  

Agenda

Agenda hari ini :
Tidak ada agenda hari ini..