Padang | Rabu 05 Februari 2020

Bertempat di Ruangan Sidang Utama Lantai II pengadilan TInggi Padang, Rabu (05/02) siang dilaksanakan Rapat Bulanan yang bersifat wajib. Dalam Rapat Bulanan tersebut ada beberapa hal yang disampaikan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Drs. H. Panusunan Harahap, SH, MH yakni seluruh Hakim Tinggi harus menjadi Ketua Majelis kecuali Hakim baru. Panitera Pengganti harus segera memasukkan Penetapan Hari Sidang ke Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Setiap Mutasi Berkas harus melalui Buku Ekspedisi, serta disiplin kerja harus ditingkatkan. 

Pengadilan Tinggi Padang akan melakukan Pengawasan ke Pengadilan Negeri seWilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang untuk menilai Pengawasan Pembangunan Zona Integritas dan Reformasi Birokrasi. Adapun syarat-syarat Pengawasan yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)  harus dibuat ditempat Satuan Kerja (satker), hindari Pekerjaan yang dibawa pulang. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dibuat berdasarkan Standar yang telah ditentukan sebanyak 5 rangkap.

Ada 3 kategori Pengawasan :

1. Pengawasan Umum di bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan.

2. Penilaian Akreditasi Penjamin Mutu (APM) yang dikoordinasi oleh Bapak H. Taswir SH, MH, Bapak H. Yulman, SH, MH, Petriyanti, SH, MH dan H. Sutadi Widayato, SH, MH yang sudah dibuatkan SK nya.

3. Penilaian Pembangunan Zona Integritas (ZI) yang dikoordinasi oleh Bapak Cepi Iskandar, SH, MH

Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Drs. H. Panusunan Harahap, SH, MH, dan didampingi oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Padang Hj. Mahtum Saádiah, SH, MH dan Plh Sekretaris Pengadilan Tinggi Padang T. Yudianto SN, S.IP, MM.

Acara dihadiri oleh Para Hakim Tinggi, Pejabat Struktural/Fungsional dan seluruh Karyawan Pengadilan Tinggi Padang.

(Ismet / IT)

Original text