Padang | Selasa 5 Maret 2019

Bertempat di Ruang Aula LT I, Pengadilan Tinggi Padang gelar acara Pencanangan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Dan Wiayah Bersih Dan Melayani (WBBM). Pencanangan ini ditandai dengan pembunyian sirine, pemasangan pin anti korupsi dan penanda tanganan piagam pencanangan ZI yang ditanda tangani oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang, yang dihadiri/disaksikan Bapak Gubernur dan Anggota Forkopimda seperti: Gubernur Sumatera Barat, Kepala Kejaksaan Tinggi, Komandan Resort Militer, Komandan Pangkalan Utama TNI AL, serta Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang.

Pencanangan Zona Integritas sendiri adalah bagian dari butir kegiatan Akreditasi Penjaminan Mutu yang sedang gencar – gencarnya dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan empat peradilan di bawahnya.

Dibuka dengan Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang dinyanyikan penuh khidmat oleh seluruh yang hadir, acara kemudian dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Yunihar, S. Sos.i.

Acara kemudian dilanjutkan dengan Sambutan dari Ketua Pengadilan Tinggi Padang H. Husni Rizal, SH sekaligus membuka acara secara resmi.

Dalam pidato pencanangan ZI, Ketua Pengadilan Tinggi Padang menjelaskan bahwa pelaksanaan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Tinggi Padang merupakan rangkaian dari pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu dimana sebelumnya Pengadilan Tinggi Padang telah memperoleh nilai Akreditasi Exelent (A) sehingga dengan adanya Pembangunan ZI diharapkan dapat mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.

Ketua Pengadilan Tinggi Padang juga dalam sambutannya menyampaikan bahwa pada tahun 2018 Wilayah PT Padang telah memiliki satu unit kerja baru yaitu Pengadilan Negeri Pulau Punjung dan sejak Desember tahun 2018 telah resmi beroperasi. Serta mengingatkan seluruh hakim yang bertugas di pengadilan negeri di Sumatera Barat (Sumbar) agar memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Seperti biaya murah, layanan cepat dan segala persyaratan dipermudah bukan malah dipersulit. Serta Pengadilan Tinggi Padang akan terus mengawal dan berupaya menjadikan Pengadilan Negeri di seluruh Sumbar terbebas dari KKN. Bagi yang melanggar akan diberikan sanksi tegas.

Beliau juga menyampaikan “Jika terbukti bersalah, hakim dan aparatur peradilan di pengadilan negeri di Sumbar yang terlibat KKN akan saya tindak tegas. Karena ini hal serius yang harus diperhatikan,”.

Sementara itu, Gubernur Sumbar Bapak Irwan Prayitno yang hadir dalam kegiatan tersebut sangat mendukung segala upaya yang dilakukan PT Padang. “Kita mengharapkan PT Padang dan Sumbar umumnya yang bebas korupsi dan memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat,” ujarnya.

Dalam akhir sambutannya Gubernur Sumbar kembali mengajak seluruh jajaran empat peradilan di Sumatera Barat untuk bahu membahu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat pencari keadilan terutama dalam bidang hukum yang tentunya harus bersinergi dengan jajaran aparat penegak hukum lainnya khususnya di Sumatera Barat.

Pencanagan ZI ini juga akan diterapkan pada seluruh Pengadilan Negeri yang ada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Padang. Sebagaimana batas waktu yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum tanggal akhir untuk pengusulan penilaian ZI adalah tanggal 14 Maret 2019.

Kegiatan ini diliput media baik cetak maupun elektronik, dan pada akhir acara diberikan kesempatan kepada wartawan untuk melakukan wawancara dengan para pejabat khususnya testimoni tentang Zona Integritas PT Padang dan Pengadilan Negeri di bawahnya. (MUS/IT)

Original text