" MELALUI REFORMASI BIROKRASI KAMI AKAN MENUNJUKKAN KINERJA YANG BAIK DALAM MELAYANI MASYARAKAT DAN MEWUJUDKAN PERADILAN YANG AGUNG "

Artikel Detil

 
PENEGAKAN HUKUM DALAM ILLEGAL MINING

Posting : Jum'at, 26 Agustus 2016

A ++  A --  PDF

GATOT Supramono, SH, M.Hum

Oleh : Gatot Supramono, SH, M.Hum  

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat

 

Penambangan liar (illegal mining) yang dilakukan oleh sejumlah orang di kawasan Kecamatan Tigo Lurah dan Payung sekaki, kabopaten Solok dirasakan cukup meresahkan warga masyarakat di sekitarnya. Bayangkan saja, dalam seminggu mereka bisa mendapatkan emas mencapai 3 (tiga) kilogram, dengan cara mengerahkan belasan unit alat berat, dompeng, serta alat teknologi canggih lainnya untuk menguras harta kekayaan alam milik kita semua (Harian Umum Koran Padang, 18 Agustus 2016).

Akibat penambangan liar bukan saja kekayaan alam yang berkurang, melainkan dampaknya menyangkutpemilik tanah yang memegang hak atas tanah tidak memperoleh ganti rugi, tanah/kebun menjadi rusak, hilangnya kesuburan tanah, terancam longsor dan banjir, reklamasi terabaikan, serta kerusakan lingkungan hidup. Perbuatan itu hanya menguntungkan segelintir orang dan lebih banyak merugikan masyarakat.

Illegal minning merupakan kejahatan yang diatur di dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, karena pada prinsipnya setiap orang yang melakukan kegiatan pertambangan wajib memiliki izin dari pemerintah terlebih dahulu.

 

Korporasi

Melakukan kegiatan pertambangan tidak mungkin dapat dilakukan oleh satu orang, karena pekerjaan tergolong cukup berat berupa penggalian tanah sampai ke perut bumi untuk mendapatkan bijih tambang. Kegiatannya berjalan berhari-hari sampai berbulan-bulan dan bahkan tahunan. Oleh karena itu setidaknya ada beberapa orang yang berkerja sama dengan berbagi tugas termasuk ada yang memimpin dan ada yang dipimpin. Sengaja diorganisasi atau terorganisasi.

Kalau kerjasamanya demikian, namanya korporasi. Peraturan yang berlaku (UU Korupsi, UU Narkotika, UU Pencucian Uang, UU Perdagangan Orang) yang disebut korporasi adalah  kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Dari pengertian itu korporasi dapat berupa perusahaan maupun yang bukan perusahaan, melainkan hanya sekumpulan orang asalkan cara kerjanya dengan terorganisasi sudah merupakan korporasi. Meperhatikan pertambangan liar di Kabupaten Solok tersebut pelakunya dapat dikatakan sebagai korporasi.

Namun sayangnya di dalam UU Pertambangan korporasi diatur sangat terbatas, hanya berupa badan hukum. Istilah yang digunakan adalah badan usaha sebagaimana Pasal 1 angka 23, Pasal 38 huruf a, Pasal 65, dan Pasal 163 ayat (1) sudah menunjukkan adanya pengaturan korporasi. Badan hukum yang melakukan kegiatan pertambangan yang wujudnya berupa BUMN, BUMD, dan Perseroan Terbatas yang modalnya dari swasta. Apabila pelaku illegal minning korporasi, yang dapat diperkarakan selain orang-perorangan juga korporasi/perusahaannya.

Pertambangan liar di Kabupaten tersebut undang-undang hanya bisa menjerat orang sebagai pelakunya, sedangkan apabila mereka bekerja untuk sebuah firma, perketuan komanditer (CV) atau koperasi, perusahaannya tidak dapat dituntut secara hukum.

 

Sanksi pidana

Ketentuan pidana yang diatur di dalam UU Pertambangan, menganut prinsip penjatuhan hukuman yang bersifat kumulatif, seorang pelaku dapat dijatuhi hakim dengan 2 (dua) hukuman pokok sekaligus berupa pidana penjara dan pidana denda. Di samping sifat hukuman tersebut, ternyata di dalam undang-undang itu tidak mengatur secara khusus maksimum dan minimum lamanya pidana yang dijalani oleh terpidana seperti pada UU Korupsi, UU Narkotika, UU Perbankan, melainkan hanya mengenal maksimumnya saja.

Selain pidana pokok tersebut terdapat  hukuman tambahan. Namun hukuman tambahan hanya dapat diterapkan terutama terhadap pelaku yang berupa badan hukum yaitu BUMN, BUMD, dan Perseroan Terbatas saja. Adapun jenis hukumannya yaitu  (a) pencabutan izin usaha maupun pencabutan status badan hukum, (b) perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana, (c) perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, dan (d) kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

Terhadap perusahaan-perusahaan yang berbentuk Koperasi,  Firma (Fa), dan Persekuutuan Komanditer (CV) walaupun perbuatan pelaku-pelaku usaha tersebut terungkap di persidangan pengadilan memperoleh keuntungan dari penambangan yang menyimpang sebagai perbuatan pidana, namun hakim tidak mungkin dapat menjatuhkan hukuman tambahan dengan memerintahkan untuk melakukan perampasan keuntungan sebagai hasil kejahatan.

Ini merupakan salah satu kenyataan bahwa di dalam UU Pertambangan terdapat  kekurangan atau kelemahan yang merupakan pekerjaan rumah untuk segera dapat diperbaiki demikepentingan masa mendatang yang lebih baik.

 

Barang bukti

Dalam catatan penulis perkara pertambangan yang masuk ke pengadilan di seluruh Indonesia tahun 2010 sampai Mei 2016 berjumlah 68 perkara (khusus pertambangan emas 35 perkara). Dihukum bebas 2 (dua), lepas 1 (satu), dakwaan batal demi hukum 1 (satu) perkara, selebihnya dipidana.hukuman penjara terendah 1 (sat) bulan, dan tertinggi 3 (tiga) tahun. Hukuman denda minimal Rp.250ribu, sedangkan maksimal Rp.3 milyard.

Dari seluruh perkara tersebut rata-rata menyita peralatan-peralatan pelaku yang digunakan untuk kepentingan pertambangan, tetapi hanya sedikit sekali yang melakukan penyitaan terhadap hasil penambangannya yang berupa bijih tambang maupun uang dari penjualan “hasil karynya”. untuk dijadikan barang bukti di pengadilan. Padahal barang bukti dimaksud penting dalam hubungannya dengan pembuktian perbuatan pidana dan keyakinan hakim untuk menghukum pelakunya. 

Tampaknya para penyidik hanya terpusat perhatiannya kepada perbuatan pertambangan saja, tetapi lupa bahwa hasil kejahatannya juga dapat digunakan sebagai barang bukti yang dapat menuntaskan penyelesaian perkara pertambangan. Barang bukti hasil pertambangan maupun yang berupa uang hasil penjualan tersebut nantinya akan ditetapkan pengembaliannya kepada yang paling berhak menerimanya. Apabila pelaku terbukti bersalah dan nyata-nyata diperoleh dari illegal mining pasti akan ditetapkan hakim dirampas untuk kepentingan negara.

 

Saran

Meskipun dari sisi kaidah hukum terdapat kelemahan seperti tersebut, namun para penyidik hukum yaitu Penyidik Polri, Pennyidik PNS dari Kementerian ESDM, dan Penyiidik PNS dri Pemda setempat harus aktif di dalam menanggulangi kejahatan di bidang pertambangan yang ada di wilayah hukumnya.

Di samping itu diharapkan kepada masyarakat untuk tanggap terhadap lingkungannya dan  segera melaporkan apabila terjadi illegal mining kepada penyidik. Lebih baik melakukan pencegahan daripada melakukan upaya yang represif yang dapat berdampak kepada main hakim sendiri demi menjaga ketenteraman masyarakat itu sendiri.

Disarankan agar di dalam menangani perkara pertambangan penyidik selain menlakukan penyitaan terhadap peralatan pertambangan, juga menyita hasil kejahatan baik yang berupa barang maupun uang hasil penjualan hasil tambang.

Apabila suatu saat UU Pertambangan tersebut dilakukan perubahan atau penggantian kiranya pelaku kejahatan pertambangan yang berupa korporasi diperluas tidak hanya pada perusahaan yang berbadan hukum saja. Sesai dengan perkembangan zaman perusahaan yang tidak berbadan hukum juga termasuk korporasi dan dapat dipidana. (*)

Agenda

Agenda hari ini :
Tidak ada agenda hari ini..